ETIKA BISNIS & KEWIRAUSAHAAN

ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Kesimpulan Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.

Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Etika bisnis perlu dimiliki individu dan perusahaan

Etika bisnis sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis

Etika bisnis memiliki sanksi moral

Tanpa etika bisnis, ekonomi akan kacau 

6 Tingkatan Membangun Moral

Menurut ahli psikologi, Lawrence Kohlberg, dengan risetnya selama 20 tahun,

menyimpulkan, bahwa ada 6 tingkatan (terdiri dari 3 level, masing-masing 2 tahap) yang

teridentifikasi dalam perkembangan moral seseorang untuk berhadapan dengan isu-isu

moral. Tahapannya adalah sebagai berikut :

1) Level satu : Tahap Prakonvensional

Pada tahap pertama, seorang anak dapat merespon peraturan dan ekspektasi sosial dan

dapat menerapkan label-label baik, buruk, benar dan salah.

Tahap satu : Orientasi Hukuman dan Ketaatan

Pada tahap ini, konsekuensi fisik sebuah tindakan sepenuhnya ditentukan oleh kebaikan

atau keburukan tindakan itu. Alasan anak untuk melakukan yang baik adalah untuk

menghindari hukuman atau menghormati kekuatan otoritas fisik yang lebih besar.

Tahap dua : Orientasi Instrumen dan Relativitas

Pada tahap ini, tindakan yang benar adalah yang dapat berfungsi sebagai instrument

untuk memuaskan kebutuhan anak itu sendiri atau kebutuhan mereka yang dipedulikan

anak itu.

2) Level dua : Tahap Konvensional

Pada level ini, orang tidak hanya berdamai dengan harapan, tetapi menunjukkan loyalitas

terhadap kelompok beserta norma-normanya. Remaja pada masa ini, dapat melihat situasi

dari sudut pandang orang lain, dari perspektif kelompok sosialnya.

Tahap Tiga : Orientasi pada Kesesuaian Interpersonal

Pada tahap ini, melakukan apa yang baik dimotivasi oleh kebutuhan untuk dilihat sebagai

pelaku yang baik dalam pandangannya sendiri dan pandangan orang lain.

Tahap Empat : Orientasi pada Hukum dan Keteraturan

Benar dan salah pada tahap konvensional yang lebih dewasa, kini ditentukan oleh

loyalitas terhadap negara atau masyarakat sekitarnya yang lebih besar. Hukum dipatuhi

kecuali tidak sesuai dengan kewajiban sosial lain yang sudah jelas.

3) Level tiga : Tahap Postkonvensional, Otonom, atau Berprinsip

Pada tahap ini, seseorang tidak lagi secara sederhana menerima nilai dan norma

kelompoknya. Dia justru berusaha melihat situasi dari sudut pandang yang secara adil

mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dia mempertanyakan hukum dan nilai yang

diadopsi oleh masyarakat dan mendefinisikan kembali dalam pengertian prinsip moral

yang dipilih sendiri yang dapat dijustifikasi secara rasional. Hukum dan nilai yang pantas

adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang memotivasi orang yang rasional untuk

menjalankannya.

Tahap Lima : Orientasi pada Kontrak Sosial

Tahap ini, seseorang menjadi sadar bahwa mempunyai beragam pandangan dan pendapat

personal yang bertentangan dan menekankan cara yang adil untuk mencapai consensus

dengan kesepahaman, kontrak, dan proses yang matang. Dia percaya bahwa nilai dan

norma bersifat relative, dan terlepas dari consensus demokratis semuanya diberi toleransi.

Tahap Enam : Orientasi pada Prinsip Etika yang Universal

Tahap akhir ini, tindakan yang benar didefinisikan dalam pengertian prinsip moral yang

dipilih karena komprehensivitas, universalitas, dan konsistensi. Alasan seseorang untuk

melakukan apa yang benar berdasarkan pada komitmen terhadap prinsip-prinsip moral

tersebut dan dia melihatnya sebagai criteria untuk mengevaluasi semua aturan dan

tatanan moral yang lain.

 2    Aplikasi Standar Moral

          Moralitas adalah pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Pedoman moral mencakup norma-norma yang kita miliki mengenai jenis-jenis tindakan yang kita yakini benar atau salah secara moral, dan nilai-nilai yang kita terapkan pada objek-objek yang kita yakini secara moral baik atau secara moral buruk. Standar moral pertama kali terserap ketika masa kanak-kanak dari keluarga, teman, pengaruh kemasyarakatan seperti gereja, sekolah, televisi, majalah, music dan perkumpulan.

Hakekat standar moral :

Standar moral berkaitan dengan persoalan yang kita anggap akan merugikan secara serius atau benar-benar akan menguntungkan manusia.

Standar moral tidak dapat ditetapkan atau diubah oleh keputusan dewan otoritatif tertentu.

Standar moral harus lebih diutamakan daripada nilai lain termasuk (khususnya) kepentingan diri.

Standar moral berdasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak.

Standar moral diasosiasikan dengan emosi tertentu dan kosa kata tertentu.
Standar moral, dengan demikian, merupakan standar yang berkaitan dengan persoalan yang kita anggap mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas, melampaui kepentingan diri, didasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak, dan yang pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah dan malu dan dengan emosi dan kosa kata tertentu.

TANGGUNG JAWAB MORAL

Kapankah secara moral seseorang bertanggung jawab atau disalahkan, karena melakukan

kesalahan? Seseorang secara moral bertanggung jawab atas tindakannya dan efek-efek

merugikan yang telah diketahui ;

a. Yang dilakukan atau dilaksanakan seseorang dengan sengaja dan secara bebas

b. Yang gagal dilakukan atau dicegah dan yang secara moral keliru karena orang itu

dengan sengaja atau secara bebas gagal melaksanakan atau mencegahnya.

Ada kesepakatan umum, bahwa ada dua kondisi yang sepenuhnya menghilangkan

tanggung jawab moral seseorang karena menyebabkan kerugian ;

1. Ketidaktahuan

2. Ketidakmampuan

Keduanya disebut kondisi yang memaafkan karena sepenuhnya memaafkan orang dari

tanggung jawab terhadap sesuatu. Jika seseorang tidak mengetahui, atau tidak dapat

menghindari apa yang dia lakukan, kemudian orang itu tidak berbuat secara sadar, ia

bebas dan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Namun, ketidaktahuan dan

ketidakmampuan tidak selalu memaafkan seseorang, salah satu pengecualiannya adalah ketika seseorang mungkin secara sengaja, membiarkan dirinya tidak mau mengetahui

persoalan tertentu.

Kesimpulan mendasar tentang tanggung jawab moral atas kesalahan atau kerugian yang

memperingan tanggung jawab moral seseorang yaitu :

1. Secara moral individu, bertanggung jawab atas tindakan yang salah yang dia

lakukan (atau yang secara keliru dia lalaikan) dan atas efek-efek kerugian yang

disebabkan (atau yang gagal dia cegah) ketika itu dilakukan dengan bebas dan

sadar.

2. Tanggung jawab moral sepenuhnya dihilangkan (atau dimaafkan) oleh

ketidaktahuan dan ketidakmampuan

3. Tanggung jawab moral atas kesalahan atau kerugian diringankan oleh :

• Ketidak pastian

• Kesulitan

A. Tanggung Jawab Perusahaan

Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering

didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya

terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga

tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi,

siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu?

Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan

bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab.

Lain halnya pendapat para kritikus pandangan tradisional, yang menyatakan bahwa

ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama,

tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok, dan

konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu, yang mengharuskan

kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

B. Tanggung Jawab Bawahan

Dalam perusahaan, karyawan sering bertindak berdasarkan perintah atasan mereka.

Perusahaan biasanya memiliki struktur yang lebih tinggi ke beragam agen pada level

yang lebih rendah. Jadi, siapakah yang harus bertanggung jawab secara moral ketika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melakukan tindakan yang mereka

ketahui salah.

Orang kadang berpendapat bahwa, ketika seorang bawahan bertindak sesuai dengan

perintah atasannya yang sah, dia dibebaskan dari semua tanggung jawab atas tindakan itu. Hanya atasan yang secara moral bertanggung jawab atas tindakan yang keliru, bahkan

jika bawahan adalah agen yang melakukannya.

Pendapat tersebut keliru, karena bagaimanapun tanggung jawab moral menuntut seseorang bertindak secara bebas dan sadar, dan tidak relevan bahwa tindakan seseorang yang salah merupakan pilihan secara

bebas dan sadar mengikuti perintah. Ada batas-batas kewajiban karyawan untuk mentaati

atasannya. Seorang karyawan tidak mempunyai kewajiban untuk mentaati perintah melakukan apapun yang tidak bermoral.

CONTOH PELANGGARAN ETIKA BISNIS

Pelanggaran etika bisnis terhadap hukum

Sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaan yang pailit akhirnya memutuskan untuk

Melakukan PHK kepada karyawannya. Namun dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesongan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13/2003

tentang Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini perusahaan x dapat dikatakan melanggar

prinsip kepatuhan terhadap hukum.

Pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi

Sebuah Yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran

baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp 500.000,- kepada setiap siswa baru. Pungutan

sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar,

sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Disamping itu tidak

ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid.

Setelah didesak oleh banyak pihak, Yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu

dipergunakan untuk pembelian seragama guru. Dalam kasus ini, pihak Yayasan dan

sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi.

Pelanggaran etika bisnis terhadap akuntabilitas

Sebuah RS Swasta melalui pihak Pengurus mengumumkan kepada seluruh karyawan

yang akan mendaftar PNS secara otomotais dinyatakan mengundurkan diri. A sebagai

salah seorang karyawan di RS Swasta itu mengabaikan pengumuman dari pihak pengurus

karena menurut pendapatnya ia diangkat oleh Pengelola dalam hal ini direktur, sehingga

segala hak dan kewajiban dia berhubungan dengan Pengelola bukan Pengurus. Pihak

Pengelola sendiri tidak memberikan surat edaran resmi mengenai kebijakan tersebut.

Karena sikapnya itu, A akhirnya dinyatakan mengundurkan diri. Dari kasus ini RS

Swasta itu dapat dikatakan melanggar prinsip akuntabilitas karena tidak ada kejelasan

fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban antara Pengelola dan Pengurus Rumah

Sakit

Pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip pertanggungjawaban

Sebuah perusahaan PJTKI di Jogja melakukan rekrutmen untuk tenaga baby sitter. Dalam

pengumuman dan perjanjian dinyatakan bahwa perusahaan berjanji akan mengirimkan

calon TKI setelah 2 bulan mengikuti training dijanjikan akan dikirim ke negara-negara

tujuan. Bahkan perusahaan tersebut menjanjikan bahwa segala biaya yang dikeluarkan

pelamar akan dikembalikan jika mereka tidak jadi berangkat ke negara tujuan. B yang

terarik dengan tawaran tersebut langsung mendaftar dan mengeluarkan biaya sebanyak

Rp 7 juta untuk ongkos administrasi dan pengurusan visa dan paspor. Namun setelah 2

bulan training, B tak kunjung diberangkatkan, bahkan hingga satu tahun tidak ada

kejelasan. Ketika dikonfirmasi, perusahaan PJTKI itu selalu berkilah ada penundaan,

begitu seterusnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan PJTKI tersebut

telah melanggar prinsip pertanggungjawaban dengan mengabaikan hak-hak B sebagai

calon TKI yang seharusnya diberangkatkan ke negara tujuan untuk bekerja.

sumber: berbagai sumber